Jepang Makin Sepi Pemerintah Bayar Warga Lajang untuk Main Aplikasi Kencan – Tokyo – Jepang terus berjibaku dengan krisis demografi yang tak kunjung usai. Angka kelahiran merosot tajam dan populasi menua semakin cepat. Di tengah situasi genting ini, muncul sebuah kebijakan yang cukup tidak lazim: pemerintah daerah membayar warganya untuk menggunakan aplikasi kencan.

Prefektur Kochi menjadi pelopor langkah “terapi kejut” ini. Pemerintah setempat akan memberikan subsidi hingga 20.000 yen (sekitar Rp 2,1 juta) bagi penduduk berusia 20 hingga 39 tahun yang masih lajang. Uang ini khusus dialokasikan untuk membayar biaya berlangganan aplikasi pencari jodoh daring yang sudah tersertifikasi.

Strategi Baru di Era Digital

Kebijakan yang diumumkan pada 10 April 2026 ini menunjukkan bahwa slot demo Jepang mulai serius memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah sosialnya. Di Kochi, bantuan tersebut dirancang untuk menutupi hampir seluruh biaya keanggotaan tahunan aplikasi kencan seperti Tapple, yang biayanya biasanya sedikit di atas 20.000 yen.

Langkah Kochi ini bukanlah yang pertama. Prefektur Miyazaki telah lebih dulu memberikan subsidi serupa, meski dengan nilai lebih kecil, yaitu 10.000 yen (sekitar Rp 1 juta) per orang. Bagi Kochi, ini adalah investasi jangka panjang. Para penerima subsidi akan disurvei setelah satu tahun untuk mengukur efektivitas program ini secara nyata.

Mengapa Ini Begitu Mendesak?

Ada alasan kuat di balik kebijakan ini. Data dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang menunjukkan bahwa populasi negara ini menyusut hingga 908.574 orang pada tahun 2024. Angka kematian yang mencapai 1,6 juta hampir dua kali lipat dibandingkan angka kelahiran yang hanya 686.061.

Tren kelahiran ini sudah berlangsung selama 10 tahun berturut-turut. Pada tahun 2025, hanya 705.809 bayi yang lahir, turun 2,1 persen dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, preferensi generasi muda dalam mencari pasangan telah bergeser drastis. Survei pada tahun 2024 oleh Badan Anak dan Keluarga Jepang menemukan satu dari empat pasangan menikah di bawah usia 39 tahun bertemu jodohnya secara online. Angka ini bahkan melampaui jalur tradisional seperti tempat kerja atau sekolah.

Reaksi Beragam dan Tantangan yang Tersisa

Tak pelak, kebijakan ini mendapat beragam reaksi di media sosial. Ada yang judi bola memuji langkah inovatif pemerintah. Namun, tak sedikit pula yang skeptis. Para pengkritik menilai bahwa persoalan utama bukan sekadar mempertemukan pasangan.

Hambatan seperti tekanan ekonomi, jam kerja yang panjang (budaya kerja ekstrem di Jepang), serta mahalnya biaya membesarkan anak dianggap sebagai faktor utama yang membuat anak muda enggan menikah dan memiliki keturunan. Subsidi aplikasi kencan mungkin bisa memulai percakapan, tetapi untuk sampai ke pelaminan dan punya anak, tantangan jauh lebih besar masih menghadang.

Langkah ini menunjukkan bahwa Jepang sedang dalam mode “darurat” untuk mengatasi penyusutan populasinya. Apakah membayar tagihan aplikasi kencan warga lajang akan cukup untuk membalikkan tren? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, Negeri Sakura ini sedang mencoba segala cara untuk melawan kesunyian yang menyelimutinya.